Sumbawa Besar, KA.
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), menggelar FGD Penyusunan Model Keterhubungan Data Sumbawa, Selasa (27/07/2021).
Kegiatan yang berlangsung 27-28 Juli tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh Yogi Yunianto dari Bappenas, Kepala Bappeda beserta jajarannya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa, PUSKAPA UI.
Dalam pengantarnya Anja Kusuma selaku professional Manager Kompak NTB, menyampaikan beberapa hal terkait Rancangan Penyusunan Model Keterhubungan Data Siak, Data SIB, Kesejahteraan Sosial, Data Sektor dan Kesehatan.
Ia juga menyampaikan pentingnya satu kesekretariat sehingga semua data terhubung, data pendidikan, data kesehatan, data admiduk terhubung di dalam satu system yang namanya front office kemudian back office dan itu sudah berjalan.
"Kompak tarus-menerus bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong agar hal ini terus ditingkatkan kualitasnya," cetusnya.
Di Kabupaten lain yang disupport Kompak, terangnya, ada beberapa inovasi seperti membuat dokumen induk akta kelahiran, kartu identitas anak, cetak KK itu sudah bisa secara online.
Hal itu bisa dilakukan karena data tersebut sudah sinkron dengan data SIAP dan juga data yang ada di desa sudah ada dalam SGD. Sehingga setiap saat warga yang ingin mencetak bisa langsung di cetak melaui desa tanpa harus ke kabupaten.
Terkait data kesejahteraan sosial yang penting, pihaknya bersama kompak mulai membuka diskusi tentang data PPKS di kabupaten data SIAP data SGD bisakah data-data ini sinkron atau jelas yang selama ini mungkin ada perbedaan data.
"Melaui FGD kali ini kita merancang, bertujuan untuk mempermudah mempercepat pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat. kompak mensupport hingga muncul sistem-sistem," katanya.
Sementara itu, Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Ir. Junaidi, menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas dukungan KOMPAK yang telah memfasilitasi kegiatan dari tahun ketahun semakin meningkat. Sehingga perannya akan dapat memberikan dukungan terkait dengan masalahan pemerintah secara umum.
"Kegiatan yang di dukung oleh KOMPAK dalam rangka untuk menata karena banyaknya kendala yang berkaitan dengan data," katanya.
Menurutnya, data memiliki peran penting dalam proses perencanaan sebagai bahan analisis dalam rangka melahirkan kebijakan pembangunan baik tingkat kabupaten atau tingkat pusat.
"Perlu kiranya kita bersama-sama memikirkan, sehingga kedepan data akan memberikan manfaat terkait dengan proses perencanaan sehingga dapat melahirkan sebuah pembangunan yang benar-benar sesuai dengan hajat kita bersama,"tukas Junaidi.
Yogi Yunianto dari Dirjen Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas RI, menyampaikan materi Pemanfaatan Data sebagai Bagian Strategi dari Penanggulangan Kemiskinan".
Diakui Yogi, Pemerintah menyadari pentingnya data yang berkualitas sehingga pemerintah meluncurkan program satu data untuk pembangunan.
Dimana kebijakan satu data ini tertuang dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga Redikermen Peraturan Menteri Bapenas No 14 Tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan.
Dijelaskan, satu data adalah kebijakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutahir, terpadu dan dapat diakses oleh pengguna data. Dimana satu data ini dapat menjadi dasar perencanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah. “Salah satu manfaat satu data pembangunan untuk memaksimalkan program satu data pembangunan, pemerintah pada tahun 2019 meluncurkan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 untuk mewujudkan satu data kependudukan. Tujuannya untuk melaksanakan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang terus menerus universal dan inklusif, mewujudkan kepemilikan dokumen kedudukan identitas hukum lengkap dan relevan bagi seluruh penduduk serta menyediakan statistik hayati yang berkualitas, akurat, lengkap dan tepat waktu," terangnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H yang menyampaiakn materi Bagaimana Memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai Bagian dari Sumber Data untuk Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
Ia juga menyampaikan Persoalan yang dihadapi bangsa mengenai kemiskinan. Bagaimana daerah melakukan verifikasi dan validasi data dari basis data terpadu, termasuk termasuk pengusulan data baru dan sering menjadi masalah ketika bantuan sosial turun.
Dikatakan, penggunaan dan pemanfaatan DTKS seharusnya bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran dalam upaya menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh daerah.
"Semua perangkat daerah seaharusnya menggunakan DTKS sebagai basis data untuk melakukan perencanaan dan penganggaran dalam rangka membuat program kerja diperangkat daerah sehingga rencana kerja perangkat daerah bisa minimal memuat 4 hal kemudian mengurangi beban penduduk miskin," paparnya.
Sementara itu, untuk mendukung Program Sumbawa Satu Data. Pemerintah Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu melaunching Sigma-Sumbawa yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang diharapkan dapat menjadi salah satu dari one stop solution atau solusi satu atap, ketika ingin membuat keputusan yang berbasis data.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan merumuskan alat yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.(KA-04)
