Taliwang, KA.
Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, DR. Ir. H W Musyafirin, MM menerima langsung penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah terpilih sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik tingkat nasional dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2023 Periode Ketiga menurut Propinsi/Kabupaten/Kota,
diseluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diterima di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (06/11/2023). Hebatnya, atas apresiasi tersebut KSB diberikan anggaran insentif oleh pusat melalui Kemendagri sebesar Rp9.646.695.000.
" Kita mendapat penghargaan itu karena KSB satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi NTB yang dinilai sukses dalam pengendalian Inflasi Daerah Periode III tahun 2023," ungkap Bupati.
Apresiasi itu kata Bupati tentunya menjadi sebuah semangat untuk benar-benar dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam melakukan pengendalian infalasi daerah.
” Ini tentu akan kita pertahankan di tahun tahun ke berikutnya," imbuhnya.
Bupati menerangkan, perkembangan indeks harga konsumen dan inflasi exercise pada bulan September 2023 (BPS) untuk komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras. Di mana harga beras di KSB mengalami kenaikan karena kelangkaan yang terjadi.
“Hal ini juga terjadi di sebagian wilayah NTB. Ditambah lagi kenaikan harga bensin per 1 September 2023 sebagai kebijakan pusat itu tambah bikin parah lagi. Secara tidak langsung berdampak pada harga komoditas lain kan,” katanya.
Melihat kondisi itu, dibuat sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya mengarahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh perangkat daerah terkait dan stakeholders pendukung lainnya untuk segera terjun dan memantau sekaligus melakukan pengendalian pasokan bahan pangan di lapangan.
Terutama pada tahapan tahapan kritis dalam memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi dengan langkah-langkah aktif dan terukur.
Langkah cepat dan berkesinambungan itu dilakukan dengan cara sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang untuk mencegah adanya penimbunan barang.
“Kita juga melakukan operasi pasar dengan pasar murah yang telah dilakukan oleh beberapa OPD teknis terkait. Kita juga melibatkan mitra pemerintah seperti lembaga perbankan dan mitra usaha lainnya,” papar bupati.
Tidak sampai disitu, Pemda KSB juga melakukan koordinasi secara rutin dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, berkoordinasi dengan penghasil komoditi lain untuk pencegahan gagal panen. “Tim Pengendali Infalasi Daerah secara rutin saya perintahkan menggelar rapat rutin untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian inflasi,” cetus bupati.
Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, lanjut bupati, tetap pula tak ketinggalan. Hal ini untuk menjaga pasokan terutama bahan pokok digudang untuk didistribusikan ke masyarakat pada saat terjadi kekurangan stok.
Berikutnya merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Memberikan bantuan trasportasi lewat anggaran daerah (APBD). Dan melaksanakan penanaman komoditas pangan serta menjaga pasokan bahan pokok.
“Kegiatan ini dilaksanakan seluruh OPD teknis dan daya dukung dari OPD lainnya. Jadi kita gotong royong mengerjakannya,” pungkas bupati.(KA. 02/Kominfo)
