Taliwang, KA.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terus berkomitmen dalam upaya mengatasi permasalahan kawasan kumuh di wilayah setempat. Dampak dari kawasan kumuh ini sangat signifikan terhadap kondisi lingkungan yang memerlukan penanganan serius.
Kadis Perkim Sumbawa Barat, Ir, H M Alimin, MM, mengatakan, penanganan kawasan kumuh bukanlah tugas yang dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kata dia, kerja sama lintas sektoral menjadi kunci.
“Ya, penanganannya memerlukan sinergitas dari berbagai instansi," ungkapnya.
Dalam upaya penanganan, lanjutnya, standar hunian yang berkualitas menjadi fokus utama, serta aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan perlu juga mendapatkan perhatian serius.
" Ini agar dapat tercipta lingkungan hunian yang sehat dan layak," imbuhnya.
Menurutnya, bahwasanya ada beberapa indikator dalam menentukan kawasan kumuh seperti bangunan tidak teratur, jalan lingkungan tak layak, soal drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, air bersih dan fasilitas pemadam kebakaran.
Dari beberapa indikator tersebut maka penanganan kekumuhan harus sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan.
Ia mencontohkan misalnya di suatu RT/RW mengalami permasalahan dalam pengelolaan limbah atau sampah. Namun pemerintah banyak mengucurkan dana di kawasan tersebut untuk perbaikan jalan.
“Maka masalah penanganan permukiman kumuh tidak akan terselesaikan," pungkasnya. (KA.02/**)
